kabarkarimun – Anggaran Belanja dan Pendapatan Kabupaten Karimun tahun 2021 diprediksi mencapai Rp1.315.509.401.302 triliun. Dibanding target APBD murni tahun 2020 sebesar 1.277.502.721.689 triliun, terjadi peningkatan sebesar 2,98 persen.
“Kenaikan pendapatan diasumsikan sebelum penetapan peraturan perundang-undangan tentang transfer keuangan, dan dana desa (TKDD). Artinya, disesuaikan apabil telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ungkap Bupati Aunur Rafiq saat menyampaikan pidato Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2021 pada sidang paripurna, Selasa (22/9) kemarin.
Sementara, lanjut Bupati, terjadi penurunan untuk belanja daerah sekitar 3,56 persen. Di mana, diproyeksikan belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp1.335.509.401.302 triliun. Sedangkan belanja daerah tahun 2020 mencapai Rp1.384..819.729.689 triliun.
“Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan dalam KUA PPAS tahun 2021 diprediksi sebesar Rp20 miliar,” jelas Bupati.
Jika dibandingkan antara pendapatan daerah, dan belanja daerah Karimun tahun anggaran 2021, dimana target pendapatan yang berjumlah Rp.1.315.509.401.302, maka terdapat selisih sebesar Rp20 miliar. Adapun selisih tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan sehingga selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi nihil.
“Kami berharap kiranya pembahasan KUA serta PPAS APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2021 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tepat waktu sebagaimana yang telah kita rencanakan,” ujar Aunur Rafiq.
Bupati Pamit
Di hadapan sidang paripurna yang dipimpin Ketua Yusuf Sirat, dan Wakil Ketua Rasno, Bupati juga menyampaikan pamit cuti untuk mengikuti kontestasi pemilukada serentak 2020.
“Untuk sementara waktu saya pamit undur diri karena cuti untuk persiapan mengikuti pemilukada serentak. Tapi pengunduran diri saya adalah untuk berjuang untuk pembangunan ke arah yang lebih baik,” ujar Bupati.
Oleh karenanya bupati berpesan kepada anggota DPRD yang membahas KUA dan PPAS APBD 2021 lebih memprioritaskan struktur anggaran yang pro rakyat. Termasuk fokus untuk merecovery perekonomian yang terjadi sejak terdampak Covid-19.
“Pastinya, APBD 2021 harus pro rakyat, pro pembangunan untuk arah pembangunan yang lebih baik,” tegas Bupati. (njo)
