BerandaKARIMUNFraksi Gerindra Tanggapi Kemiskinan,...

Fraksi Gerindra Tanggapi Kemiskinan, Angka Pengangguran Dan Profesionalitas OPD Dalam Sidang Paripurna DPRD

spot_img

Karimun, kabarkarimun.co.id – Fraksi Gerindra tanggapi soal kemiskinan, angka pengangguran serta profesionalitas OPD dalam sidang paripurna LKPJ Bupati Karimun tahun 2022, senin (23/05/2023).

Ketua fraksi gerindra DPRD Karimun Zaizulfikar menjelaskan, kemiskinan, angka pengangguran dan profesionalitas OPD merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh Bupati Karimun.

“Isu kemiskinan sampai saat ini masih menjadi hal yang belum teratasi dengan tuntas. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang multidimensi dan perlu ditangani melalui pelibatan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” ucap pria yang akrab disapa Bang Boi tersebut.

Hal tersebut diucapkannya berdasarkan data statistik kabupaten karimun per-tanggal 28 desember 2022 yang menyebutkan persentase angka kemiskinan kab.karimun di maret 2022 adalah sebesar 6,87% (meningkat 0,02 persen dibanding maret tahun 2021).

“Upaya penanggulangan kemiskinan ini perlu lebih dipacu melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait soal pangan, pendidikan, kesehatan, akses air minum aman, sanitasi dan perumahan,” tambahnya.

Selain itu, Bang Boi berharap pemerintah daerah perlu melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan serta peningkatan kemampuan dan keterampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari permasalahan kemiskinan.

“Isu kemiskinan ini berkaitan dengan angka pengangguran, data tingkat pengangguran terbuka (TPT) BPS agustus tahun 2021 menyebutkan sebanyak 7,20% masyarakat yang nganggur.oleh sebab itu, perlunya upaya perlindungan, pengembangan, dan pengembangan kelompok tani, nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM,” lanjutnya.

Untuk itu, Bang Boi menyarankan agar pemerintah juga melakukan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui sarana dan prasarana serta pelatihan, pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja, informasi pasar kerja juga pengembangan wirausaha di sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk wirausaha dikalangan pemuda.

“Untuk perwujudan hal tersebut, bupati karimun harus menempatkan right man on the right place, artinya diperlukan meningkatkan keterampilan, pengetahuan serta profesionalisme SDM aparaturnya dengan menempatkan orang sesuai kompetensinya agar capaian tersebut bisa optimal,” tutupnya.(nku)

spot_img
SARAN BERITA

Fraksi Gerindra Tanggapi Kemiskinan, Angka Pengangguran Dan Profesionalitas OPD Dalam Sidang Paripurna DPRD

Karimun, kabarkarimun.co.id – Fraksi Gerindra tanggapi soal kemiskinan, angka pengangguran serta profesionalitas OPD dalam sidang paripurna LKPJ Bupati Karimun tahun 2022, senin (23/05/2023).

Ketua fraksi gerindra DPRD Karimun Zaizulfikar menjelaskan, kemiskinan, angka pengangguran dan profesionalitas OPD merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh Bupati Karimun.

“Isu kemiskinan sampai saat ini masih menjadi hal yang belum teratasi dengan tuntas. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang multidimensi dan perlu ditangani melalui pelibatan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” ucap pria yang akrab disapa Bang Boi tersebut.

Hal tersebut diucapkannya berdasarkan data statistik kabupaten karimun per-tanggal 28 desember 2022 yang menyebutkan persentase angka kemiskinan kab.karimun di maret 2022 adalah sebesar 6,87% (meningkat 0,02 persen dibanding maret tahun 2021).

“Upaya penanggulangan kemiskinan ini perlu lebih dipacu melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait soal pangan, pendidikan, kesehatan, akses air minum aman, sanitasi dan perumahan,” tambahnya.

Selain itu, Bang Boi berharap pemerintah daerah perlu melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan serta peningkatan kemampuan dan keterampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari permasalahan kemiskinan.

“Isu kemiskinan ini berkaitan dengan angka pengangguran, data tingkat pengangguran terbuka (TPT) BPS agustus tahun 2021 menyebutkan sebanyak 7,20% masyarakat yang nganggur.oleh sebab itu, perlunya upaya perlindungan, pengembangan, dan pengembangan kelompok tani, nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM,” lanjutnya.

Untuk itu, Bang Boi menyarankan agar pemerintah juga melakukan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui sarana dan prasarana serta pelatihan, pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja, informasi pasar kerja juga pengembangan wirausaha di sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk wirausaha dikalangan pemuda.

“Untuk perwujudan hal tersebut, bupati karimun harus menempatkan right man on the right place, artinya diperlukan meningkatkan keterampilan, pengetahuan serta profesionalisme SDM aparaturnya dengan menempatkan orang sesuai kompetensinya agar capaian tersebut bisa optimal,” tutupnya.(nku)

SARAN BERITA