BerandaKARIMUNTim Pansus DPRD Karimun...

Tim Pansus DPRD Karimun Beri Rekomendasi Perbaikan Dalam LKPJ Bupati Karimun Tahun 2022

spot_img

Karimun, kabarkarimun.co.id – Tim pansus (panitia khusus) LKPJ Bupati Karimun tahun 2022 beri masukan kepada Aunur Rafiq terkait laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan belanja daerah Kab.Karimun tahun 2022, senin (22/05/2023).

Saran dan masukan tersebut dibacakan secara langsung oleh anggota tim pansus DPRD Nyimas Novi Ujiani dalam sidang paripurna di ruang rapat balai long sri kantor DPRD Karimun.

Tim pansus yang diketuai oleh anggota DPRD Karimun fraksi Hanura Adi Hermawan menyebutkan, LKPJ harusnya memuat informasi berupa penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran, dimana harus mengarah pada pencapaian prestasi kerja serta hasil yang menjadi misi serta tujuan di setiap tahunnya.

“Laporan capaian program dan kegiatan yang disampaikan dalam laporan LKPJ 2022 hanya sebatas narasi-narasi. Tidak terbaca arah program dalam rangka merealisasikan visi bupati karimun yang keberapa,” ucap Nyimas Novi Ujiani membacakan pandangan pansus.

Selain itu, penjabaran tabel capaian kinerja program dan kegiatan (table 3/2 hingga table 3/41 di dalam LKPJ) hanya disampaikan sebatas jumlah dokumen yang dihasilkan, bukan output atau outcam yang didapat masyarakat atas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

“Yang menjadi pertanyaan pansus, apa benar penyelenggaraan pemerintahan kita pada tahun 2022 untuk urusan pendidikan dengan ribuan peserta didik, ratusan tenaga pendidik, ratusan satuan pendidik serta berbagai macam kondisi sekolah-sekolah sama sekali tidak ada permasalahan dalam program dan kegiatan pendidikan pada tahun 2022?,” lanjut Novi membacakan Tanggapan.

Tim pansus juga menanyakan apa output yang dihasilkan, apa outcam yang didapat oleh dunia pendidikan, karena hal tersebut tidak dijabarkan dalam LKPJ 2022 yang disampaikan.

“Menjadi pertanyaan tim pansus lagi terhadap urusan kesehatan pada tahun 2022, dengan berbagai jenis pelayanan dasar kesehatan, hanya germas yang disampaikan dalam LKPJ tahun 2022,” lanjutnya.

Sama halnya di bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan juga tidak disajikan data angka kematian ibu melahirkan, kasus gizi buruk, penyebaran penyakit HIV AIDS dan kasus demam berdarah

“Untuk menjadi catatan kepada saudara bupati, agar perangkat-perangkat daerah yang membuat laporan kinerjanya agar menyampaikan secara rinci sampai pada output dan outcam yang dihasilkan, sehingga tergambar apa saja yang dilakukan saudara bupati dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terusan pembantuan dalam kurun waktu 1 tahun,” terangnya.

Tim pansus juga menyimpulkan bahwa output dan outcam yang dicapai bupati karimun di tahun 2022 tidak terjabarkan serta tidak terlihat di dalam LKPJ tersebut.

“Dalam hal pembangunan jalan Pada tahun 2022, ada beberapa kilometer jalan yang dibangun, ada berapa yang belum terbangun sebagaimana yang tertuang dalam janji di RPJMD. Ada beberapa rumah ibadah dibangun, ada beberapa UMKM diberikan bantuan, dan berapa yang belum diberikan, sebagaimana dalam RPJMD yang ditargetkan sebanyak 6000 UMKM,” jelas isi pidato.

Di bidang ketenagakerjaan, pansus juga mempertanyakan berapa pelatihan bagi tenaga kerja sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMD yakni sebanyak 3000 orang, berapa jumlah yang dilatih, berapa yang sudah terserap di perusahaan dan berapa yang belum diserap oleh perusahaan, karena hal tersebut juga tidak tertuang dalam LKPJ bupati karimun tahun 2022.

Tak hanya itu, tim pansus juga memberikan masukan terhadap pembangunan infrastruktur, kegiatan pertanian, perikanan dan hal lainnya guna menjadi perbaikan dalam pelaporan.

Menanggapi hal tersebut, bupati karimun Aunur Rafiq menerima masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim pansus serta akan memperbaikinya dimasa mendatang.

“Tadi sudah disampaikan dan sudah didengarkan beberapa rekomendasi. Ada 4 item yang perlu diperhatikan dan perlu untuk kita perbaiki dimasa yang akan datang, khususnya kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat di 2024 yang kita anggarkan, akan kita bahas bersama sehingga rekomendasi tersebut bisa mengakomodir apa-apa saja yang masih belum kita anggarkan dan kita peruntukan bagi masyarakat,” tutupnya.(nku)

spot_img
SARAN BERITA

Tim Pansus DPRD Karimun Beri Rekomendasi Perbaikan Dalam LKPJ Bupati Karimun Tahun 2022

Karimun, kabarkarimun.co.id – Tim pansus (panitia khusus) LKPJ Bupati Karimun tahun 2022 beri masukan kepada Aunur Rafiq terkait laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan belanja daerah Kab.Karimun tahun 2022, senin (22/05/2023).

Saran dan masukan tersebut dibacakan secara langsung oleh anggota tim pansus DPRD Nyimas Novi Ujiani dalam sidang paripurna di ruang rapat balai long sri kantor DPRD Karimun.

Tim pansus yang diketuai oleh anggota DPRD Karimun fraksi Hanura Adi Hermawan menyebutkan, LKPJ harusnya memuat informasi berupa penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran, dimana harus mengarah pada pencapaian prestasi kerja serta hasil yang menjadi misi serta tujuan di setiap tahunnya.

“Laporan capaian program dan kegiatan yang disampaikan dalam laporan LKPJ 2022 hanya sebatas narasi-narasi. Tidak terbaca arah program dalam rangka merealisasikan visi bupati karimun yang keberapa,” ucap Nyimas Novi Ujiani membacakan pandangan pansus.

Selain itu, penjabaran tabel capaian kinerja program dan kegiatan (table 3/2 hingga table 3/41 di dalam LKPJ) hanya disampaikan sebatas jumlah dokumen yang dihasilkan, bukan output atau outcam yang didapat masyarakat atas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

“Yang menjadi pertanyaan pansus, apa benar penyelenggaraan pemerintahan kita pada tahun 2022 untuk urusan pendidikan dengan ribuan peserta didik, ratusan tenaga pendidik, ratusan satuan pendidik serta berbagai macam kondisi sekolah-sekolah sama sekali tidak ada permasalahan dalam program dan kegiatan pendidikan pada tahun 2022?,” lanjut Novi membacakan Tanggapan.

Tim pansus juga menanyakan apa output yang dihasilkan, apa outcam yang didapat oleh dunia pendidikan, karena hal tersebut tidak dijabarkan dalam LKPJ 2022 yang disampaikan.

“Menjadi pertanyaan tim pansus lagi terhadap urusan kesehatan pada tahun 2022, dengan berbagai jenis pelayanan dasar kesehatan, hanya germas yang disampaikan dalam LKPJ tahun 2022,” lanjutnya.

Sama halnya di bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan juga tidak disajikan data angka kematian ibu melahirkan, kasus gizi buruk, penyebaran penyakit HIV AIDS dan kasus demam berdarah

“Untuk menjadi catatan kepada saudara bupati, agar perangkat-perangkat daerah yang membuat laporan kinerjanya agar menyampaikan secara rinci sampai pada output dan outcam yang dihasilkan, sehingga tergambar apa saja yang dilakukan saudara bupati dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terusan pembantuan dalam kurun waktu 1 tahun,” terangnya.

Tim pansus juga menyimpulkan bahwa output dan outcam yang dicapai bupati karimun di tahun 2022 tidak terjabarkan serta tidak terlihat di dalam LKPJ tersebut.

“Dalam hal pembangunan jalan Pada tahun 2022, ada beberapa kilometer jalan yang dibangun, ada berapa yang belum terbangun sebagaimana yang tertuang dalam janji di RPJMD. Ada beberapa rumah ibadah dibangun, ada beberapa UMKM diberikan bantuan, dan berapa yang belum diberikan, sebagaimana dalam RPJMD yang ditargetkan sebanyak 6000 UMKM,” jelas isi pidato.

Di bidang ketenagakerjaan, pansus juga mempertanyakan berapa pelatihan bagi tenaga kerja sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMD yakni sebanyak 3000 orang, berapa jumlah yang dilatih, berapa yang sudah terserap di perusahaan dan berapa yang belum diserap oleh perusahaan, karena hal tersebut juga tidak tertuang dalam LKPJ bupati karimun tahun 2022.

Tak hanya itu, tim pansus juga memberikan masukan terhadap pembangunan infrastruktur, kegiatan pertanian, perikanan dan hal lainnya guna menjadi perbaikan dalam pelaporan.

Menanggapi hal tersebut, bupati karimun Aunur Rafiq menerima masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim pansus serta akan memperbaikinya dimasa mendatang.

“Tadi sudah disampaikan dan sudah didengarkan beberapa rekomendasi. Ada 4 item yang perlu diperhatikan dan perlu untuk kita perbaiki dimasa yang akan datang, khususnya kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat di 2024 yang kita anggarkan, akan kita bahas bersama sehingga rekomendasi tersebut bisa mengakomodir apa-apa saja yang masih belum kita anggarkan dan kita peruntukan bagi masyarakat,” tutupnya.(nku)

SARAN BERITA