BerandaBATAMSirajudin: Negara Harus Hadir...

Sirajudin: Negara Harus Hadir Beri Jaminan Hak Warga Rempang

spot_img

KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sirajudin Nur angkat bicara soal konflik investasi antara PT. Makmur Elok Graha (MEG) dengan warga Pulau Rempang-Galang.

Sirajudin menyerukan agar pemerintah menunda rencana investasi eco city hingga menemukan kesepakatan bersama dengan warga tempatan.

“Jangan membangun sambil merobohkan, atau meruntuhkan kemanusiaan. Di satu sisi kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Tapi jangan lupa aspek manusiawi dari pembangunan harus ditempatkan di atas segala kepentingan,” katanya, Sabtu (9/9/2023).

Anggota Komisi IV itu mengatakan, masyarakat Kepri khususnya Pulau Rempang-Galang tidak menolak investasi, namun harus berkeadilan.

Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga mempertimbangkan kedaulatan sosial.

Bagi Sirajudin, negara harus hadir memberikan jaminan hak hidup, hak budaya kepada warga setempat.

“Pembangunan yang hanya berorientasi pembangunan, tanpa memperhatikan kedaulatan sosial, bukanlah pembangunan tapi kerakusan,” tegasnya.

Politisi PKB itu pun meminta agar pemerintah bersama stakeholder terkait mengedepankan dialog dengan warga untuk menyelesaikan konflik.

Sirajudin menambahkan, konflik investasi di Pulau Rempang menjadi pelajaran akan pentingnya keterampilan dialog untuk dimiliki seorang pemangku kebijakan.

“Keterampilan dialogis dan komunikasi publik adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah pembangunan,” tambahnya. (njo)

spot_img
SARAN BERITA

Sirajudin: Negara Harus Hadir Beri Jaminan Hak Warga Rempang

KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sirajudin Nur angkat bicara soal konflik investasi antara PT. Makmur Elok Graha (MEG) dengan warga Pulau Rempang-Galang.

Sirajudin menyerukan agar pemerintah menunda rencana investasi eco city hingga menemukan kesepakatan bersama dengan warga tempatan.

“Jangan membangun sambil merobohkan, atau meruntuhkan kemanusiaan. Di satu sisi kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Tapi jangan lupa aspek manusiawi dari pembangunan harus ditempatkan di atas segala kepentingan,” katanya, Sabtu (9/9/2023).

Anggota Komisi IV itu mengatakan, masyarakat Kepri khususnya Pulau Rempang-Galang tidak menolak investasi, namun harus berkeadilan.

Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga mempertimbangkan kedaulatan sosial.

Bagi Sirajudin, negara harus hadir memberikan jaminan hak hidup, hak budaya kepada warga setempat.

“Pembangunan yang hanya berorientasi pembangunan, tanpa memperhatikan kedaulatan sosial, bukanlah pembangunan tapi kerakusan,” tegasnya.

Politisi PKB itu pun meminta agar pemerintah bersama stakeholder terkait mengedepankan dialog dengan warga untuk menyelesaikan konflik.

Sirajudin menambahkan, konflik investasi di Pulau Rempang menjadi pelajaran akan pentingnya keterampilan dialog untuk dimiliki seorang pemangku kebijakan.

“Keterampilan dialogis dan komunikasi publik adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah pembangunan,” tambahnya. (njo)

SARAN BERITA