KEPRI, kabarkarimun.co.id – Tahun 2024, sekitar 1.500 mahasiswa di Kabupaten Kepri bakal menerima beasiswa bantuan pendidikan.
Beasiswa bantuan pendidikan ini, dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan perkuliahan minimal 2 semester, dan mahasiswa semester 7.
“Bantuan beasiswa ini sudah dianggarkan dalam APBD Kepri sebesar Rp4,5 miliar yang diperuntukkan untuk mahasiswa jalur prestasi, dan mahasiswa kurang mampu,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur, Senin (20/11/2023).
Khusus mahasiswa kurang mampu, kriterianya harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di dinas sosial kabupaten/kota.
Pegumuman pendaftaran beasiswa direncanakan di bulan Maret 2024 melalui website Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepri.
Kepastian bantuan beasiswa tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama Biro Kesra pada Kamis (9/11/2023) di ruang rapat Komisi IV DPRD Kepri.
Pada kesempatan itu, Sirajudin Nur mengingatkan Pemprov Kepri agar memberi lebih banyak prioritas untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Penting untuk kita tegaskan kedudukan kita sebagai bagian dari pemerintahan untuk menolong masyarakat kurang mampu di sektor pendidikan. Kita harus bisa memastikan mahasiwa mahasiswa dari keluarga kurang mampu bisa terus melanjutkan pendidikan hingga selesai dan tidak putus ditengah jalan,” tegas wakil rakyat yang sudah menduduki kursi DPRD Kepri dua periode ini.
Sirajudin Nur juga turut menyinggung kebijakan bantuan pendidikan yang belum menyasar secara khusus bagi mahasiswa difabel. Kebijakan memberi bantuan beasiswa bagi difabel bisa memberi harapan baru bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Sirajudin Nur juga meminta Pemprov Kepri agar pada tahun 2025 bisa memulai program beasiswa penuh mulai dari semester awal hingga akhir khusus bagi mahasiswa kurang mampu.
“Kita dorong Pemerintah Provinsi agar di tahun 2025 bisa memulai Program Beasiswa Penuh untuk jurusan jurusan tertentu. Jadi dampak bantuan pendidikan ini bisa secara nyata dirasakan masyarakat, dan kita bisa memastikan mereka mampu menyelesaikan pendidikannya tanpa terkendala biaya,” tutupnya. (*/njo)
