KEPRI, kabarkarimun.co.id – Provinsi Kepri merupakan salah satu penghasil ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas atau mencakup 94 persen luas wilayah provinsi.
Namun demikian, tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut masih belum optimal, baik untuk pemenuhan konsumsi ikan dalam negeri maupun pemenuhan permintaan ekspor.
Berbagai kendala yang dihadapi antara lain sifat dan karakteristik sumberdaya laut tersebut yang mudah rusak, sehingga diperlukan teknologi untuk mengolah perikanan tersebut menjadi produk yang tahan lama.
Industri pengolahan hasil laut khususnya ikan merupakan industri yang sangat potensial untuk dikembangkan dimasa depan di Kepulauan Riau, mengingat Kepri merupakan salah satu produsen perikanan terbesar di Indonesia.
Untuk itu, Sirajudin Nur, berharap Pemerintah dapat lebih memprioritaskan pembangunan di sektor kelautan sebagai sumber ekonomi strategis daerah dimasa depan.
“Kita perlu mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan maksimal kepada para pelaku usaha sektor kelautan untuk berinvestasi pada sektor industri pengolahan ikan khususnya di Kepri”.
Menurutnya, sebagai provinsi maritim, Kepri memiliki sumberdaya perikanan terbesar di Indonesia yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat pengolahan ikan terbesar di Asia Tenggara.
Karena itu ia mendorong Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan dukungan pembiayaan bagi nelayan serta usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah di Kepri sebagai bentuk dukungan bagi berkembangnya industri pengolahan ikan di Kepri.
“Langkah pemerintah daerah dalam mendukung iklim usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan melalui fasilitasi akses modal melalui perbankan dan lembaga keuangan”. kata Sirajudin Nur yang juga merupakan Calon DPD RI dapil Kepri.
Menurut dia, permasalahan yang kerap menjadi momok bagi pelaku UKM sektor perikanan, antara lain keterbatasan dalam mengakses permodalan, usaha bergantung pada musim atau cuaca, kepercayaan dari lembaga keuangan yang rendah, keterbatasan informasi, dan ketiadaan agunan. Sirajudin Nur mengatakan bahwa kondisi seperti itu merupakan sebuah ironi di tengah sumber daya yang melimpah di kawasan perairan Kepulauan Riau.
Dia juga menyayangkan jumlah debitor KUR untuk sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah. Sejumlah langkah yang harus diambil guna meningkatkan akses permodalan, kata Sirajudin, antara lain relaksasi regulasi. “Lembaga keuangan harus mulai melenturkan aturannya agar bisa mengakomodasi keterbatasan UMKM pelaku usaha di sektor ini dalam memenuhi persyaratan kredit,” katanya.(njo)
