KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Keterlambatan ASN menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dan Tunda Bayar (TB) proyek, menjadi isu hangat yang disampaikan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada sidang paripurna LKPj APBD tahun 2023, Rabu (12/6/2024).
Ketua Fraksi Gerindra, Zaizulfikar menegaskan, keterlambatan pembayaran TPP, dan TB proyek, senantiasa menjadi isu yang tidak mengenakkan serta dikeluhkan setiap tahunnya.
“Dari tahun ke tahun, tunda bayar penyedia jasa kontraktor, dan keterlambatan TPP ASN selalu menjadi isu daerah. Hingga tahun 2024 ini, pun masih terjadi. Tentunya ini kita tanyakan alasannya mengapa,” ungkap Zaizulfikar.
Tidak cukup sampai di sini. Fraksi Gerindra juga menyoroti postur APBD tahun 2023 sebesar Rp1,5 triliun yang nyatanya hanya terealisasi sebesar Rp1,3 triliun atau sekitar 89,36 %.
“Artinya, terjadi defisit sekitar Rp166 miliar. Dari target PAD yang tidak mencapai target sebesar lebih kurang Rp88,4 miliar, dan transfer pusat Rp70,7 miliar. Kondisi ini harus dijelaskan, sehingga bisa dicarikan solusi di tahun hadapan,” tutur Zaizulfikar.
Bupati Karimun Aunur Rafiq menyebut, pandangan serta masukan dari para fraksi akan menjadi pertimbangan kedepannya.
“Yang menjadi catatan-catatan kami antaran lain pembayaran insentif yang wajib maupun lainnya di lingkungan OPD, selama ini sudah berjalan dengan maksimal. Namun terkait adanya pandangan terhadap hal itu, ke depan akan menjadi perhatian kami untuk diperbaiki,” tutur Rafiq.
Terkait tidak tercapainya terealisasi postur APBDP tahun 2023, menurut Rafiq, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab.
“Realisasi APBD tahun 2023 yang hanya mencapai 89,36% karena ada beberapa kendala. Seperti tidak tercapainya PAD yang dikarenakan perusahaan-perusahaan tambang habis masa izinnya. Termasuk dana transfer pusat maupun provinsi yang tidak diberikan secara keseluruhan,” ungkap Bupati.
Disisi lain, juga terjadi keterlambatan
penyaluran dana bagi hasil triwulan ke 4 yang dibayarkan di tahun 2024. Serta dana PMK yang tidak semua dikucurkan di tahun 2023, dan baru direalisasikan tahun 2024.
“Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap belanja pembangunan, belanja pegawai serta lainnya. Ke depannya ini akan mulai kita perbaiki bersama,” janji Bupati. (nku)
