KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Surat pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Kab.Karimun terkait penghentian program Jamkesda tahun 2025 terus menuai kontroversi.
Pasalnya, DPRD Karimun sendiri membantah surat tersebut dengan mengatakan bahwa Jamkesda untuk tahun 2025 masih dianggarkan sebesar Rp700 juta.
Kepala Dinas Kesehatan Karimun Rachmadi saat dikonfirmasi Jum’at (27/12/2024) mengatakan, bahwa anggaran sebesar Rp700 juta untuk menutupi tunggakan Jamkesda Kab.Karimun.
“Masih ada miliaran tunggakan Jamkesda yang harus dibayarkan. Bahkan yang dianggarkan tersebut belum cukup untuk menutupi,” sebutnya.
Terkait hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Karimun mengumumkan penghentian program Jamkesda untuk tahun 2025.
Terpisah Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza menegaskan bahwa untuk pembayaran hutang Jamkesda tersebut Pemerintah Daerah telah membedakan penganggarannya.
“Untuk Jamkesda Kab.Karimun masih dianggarkan sebesar Rp700 juta. Di samping itu, kami (DPRD, red) juga menganggarkan untuk BPJS program Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu sebesar Rp26 miliar. Untuk pembayaran tunggakan itu ada penganggaran yang berbeda lagi,” bebernya.
Dikatakannya, DPRD Karimun melalui Komisi 1 akan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk mengklarifikasi bersama serta pihak rumah sakit, kecamatan, kelurahan dan desa terkait berdampaknya terhadap SKTM yang tidak bisa diterbitkan akibat surat penghentian Jamkesda oleh Dinkes Karimun.
Perang statement antara Ketua DPRD Karimun dan Kepala Dinas Kesehatan Karimun terkait nasib Jamkesda di tahun 2025 sempat membingungkan masyarakat.
“Kami bingung. Ini yang mana satu yang benar? Kadinkes hentikan Jamkesda tahun 2025, sementara Ketua DPRD Karimun bilangnya Jamkesda masih dianggarkan,” ungkap salah seorang warga, Fajar.
Menurut Fajar, harusnya pihak Dinas Kesehatan dan DPRD Karimun saling berkoordinasi sehingga tidak timbul persoalan yang meresahkan masyarakat seperti ini.
“Koordinasi lah antara DPRD Karimun dan Dinkes Karimun, jangan sampai masyarakat kurang mampu yang ingin berobat jadi kebingunga. Malah jadi tambah sakit mereka,” tutupnya. (nku)
