KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Sejumlah guru honorer SDN 001 Kecamatan Meral Barat membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat terbuka yang dibacakan di halaman sekolah itu, honorer menuntut kejelasan nasib mereka paska perubahan status dari swasta ke negeri.

Sebab, paska larangan tidak boleh lagi ada status guru honorer, maka guru-guru SDN 001 banyak dirumahkan, dan masa kerja dimulai dari nol.

Diketahui SDN 001 sudah berdiri sejak tahun 1974. Kala itu berstatus swasta, dan bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Karimun Granit. Namun pada 2 September 2024, terjadi perubahan status menjadi SD Negeri 001.

Dengan perubahan status, maka masa kerja dihitung dari nol. Mengingat masa kerja kurang dari dua tahun, dan diperparah tidak masuk database Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sehingga tidak bisa mengikuti seleksi P3K karena tidak memenuhi syarat.

“Padah guru-guru yang mengajar sudah bekerja sekitar 2 hingga 20 tahun. Inilah yang menjadi persoalan kami membuat surat terbuka kepada presiden,” ujar salah seorang guru, Fitriawati, Selasa (11/2/2025).

Disampaikan Fitriawati, sejak terbitnya kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer, juga berimbas pada 22 guru berstatus honorer di SDN 001. Artinya, mereka dirumahkan sejak Januari 2025, dan tidak menerima gaji.

“Mau ikut test P3K, sudah tidak bisa lantaran masa kerja dihitung masih di bawah dua tahun. Untuk itu kami meminta kebijakan Pemerintah Pusat terutama ke Presiden RI Pak Prabowo Subianto untuk membantu kami agar bisa ikut seleksi P3K,” tuturnya.

Usai membacakan surat terbuka untuk Presiden RI, sontak suasana haru melanda sehingga tangis para guru honorer pecah saat itu.

“Sejak Januari 2025 kami sudah tidak menerima gaji dan sudah dirumahkan, namun karena tanggung jawab kami masih mengajar para murid di sekolah. Saya sudah 20 tahun mengajar di sekolah ini, untuk itu kami mohon Presiden RI Pak Prabowo Subianto untuk membantu kami,” ungkap Abrita dengan dibarengi tangis.

Sebelumnya, para guru honorer tersebut sempat menemui Bupati Karimun Aunur Rafiq serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Karimun. Namun baik Bupati Karimun ataupun dinas tidak bisa membantu para guru honorer tersebut.

Surat terbuka tersebut selanjutnya akan dikirimkan oleh para guru honorer ke Presiden RI Prabowo Subianto langsung. (nku)

KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Sejumlah guru honorer SDN 001 Kecamatan Meral Barat membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat terbuka yang dibacakan di halaman sekolah itu, honorer menuntut kejelasan nasib mereka paska perubahan status dari swasta ke negeri.

Sebab, paska larangan tidak boleh lagi ada status guru honorer, maka guru-guru SDN 001 banyak dirumahkan, dan masa kerja dimulai dari nol.

Diketahui SDN 001 sudah berdiri sejak tahun 1974. Kala itu berstatus swasta, dan bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Karimun Granit. Namun pada 2 September 2024, terjadi perubahan status menjadi SD Negeri 001.

Dengan perubahan status, maka masa kerja dihitung dari nol. Mengingat masa kerja kurang dari dua tahun, dan diperparah tidak masuk database Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sehingga tidak bisa mengikuti seleksi P3K karena tidak memenuhi syarat.

“Padah guru-guru yang mengajar sudah bekerja sekitar 2 hingga 20 tahun. Inilah yang menjadi persoalan kami membuat surat terbuka kepada presiden,” ujar salah seorang guru, Fitriawati, Selasa (11/2/2025).

Disampaikan Fitriawati, sejak terbitnya kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer, juga berimbas pada 22 guru berstatus honorer di SDN 001. Artinya, mereka dirumahkan sejak Januari 2025, dan tidak menerima gaji.

“Mau ikut test P3K, sudah tidak bisa lantaran masa kerja dihitung masih di bawah dua tahun. Untuk itu kami meminta kebijakan Pemerintah Pusat terutama ke Presiden RI Pak Prabowo Subianto untuk membantu kami agar bisa ikut seleksi P3K,” tuturnya.

Usai membacakan surat terbuka untuk Presiden RI, sontak suasana haru melanda sehingga tangis para guru honorer pecah saat itu.

“Sejak Januari 2025 kami sudah tidak menerima gaji dan sudah dirumahkan, namun karena tanggung jawab kami masih mengajar para murid di sekolah. Saya sudah 20 tahun mengajar di sekolah ini, untuk itu kami mohon Presiden RI Pak Prabowo Subianto untuk membantu kami,” ungkap Abrita dengan dibarengi tangis.

Sebelumnya, para guru honorer tersebut sempat menemui Bupati Karimun Aunur Rafiq serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Karimun. Namun baik Bupati Karimun ataupun dinas tidak bisa membantu para guru honorer tersebut.

Surat terbuka tersebut selanjutnya akan dikirimkan oleh para guru honorer ke Presiden RI Prabowo Subianto langsung. (nku)