KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Kabupaten Karimun kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan APBD Tahun 2024.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole pada paripurna DPRD, Senin (16/6/2025).
“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi menyampaikan Pemerintah Kabupaten Karimun meraih capaian opini WTP atau ”Unqualified Opinion” pada 23 Mei 2025. Prestasi ini merupakan pencapaian opini WTP ke-14 (empat belas) kali secara berturut-turut,” ujar Rocky disambut tepukan meriah anggota DPRD.
Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I Satria, mengagendakan Penyampaian Bupati terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Dari pemaparan LKPj APBD tahun 2024 oleh Wakil Bupati, yang menjadi sorotan fraksi di DPRD adalah minimnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagaimana dijelaskan, target PAD tahun 2024 sebesar Rp403.112.004.485, namun hanya terealisasi Rp372.697.795.861 a tau mencapai 92,46%.
Artinya, pendapatan PAD meleset dari target yakni Rp30.414.208.623.
Pun dari pendapatan dari transfer pusat tidak memenuhi target. Dari target sebesar Rp1.010.119.539.304 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp944.577.784.597 atau hanya mencapai 93,51%.
Berarti, target pendapatan dari transfer pusat tidak tercapai sebesar Rp65.541.754.707.
“Melihat dari penjabaran pelaksanaan APBD tahun 2024, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Karimun tidak lagi mengandalkan dana transfer dari pusat maupun provinsi. Tapi bagaimana menggali seluruh potensi dari sumber yang dimiliki untuk mendongkrak PAD,” ungkap Suryadi, dari Fraksi PKS.
Wabup mengapresiasi masukkan yang disampaikan dari pandangan fraksi DPRD.
Rocky pun menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti, dan mengajak semua pihak duduk bersama mencari solusi setiap kendala yang ada.
“Kami mengajak, dan meminta dukungan semua pihak demi mewujudkan Karimun yang maju dan sejahtera,” ucap Rocky.
Meski banyak masukkan yang diberikan, namun seluruh fraksi mengapresiasi hasil Laporan
Pertanggingjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024.
Selanjutnya, Laporan
Pertanggingjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 kembali dibahas ditingkat Badan Anggaran DPRD Karimun. (tlg)
