KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Calon Bupati Karimun nomor urut 3, Bakti Lubis mempaparkan targetnya peroleh PAD sebesar Rp500 miliar pertahun jika dipercaya memimpin Bumi Berazam.
Caranya, dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang Pariwisata, dan Pertanian. Program ini dinilai bukanlah sesuatu yang muluk-muluk.
“Minimal dua resor dibangun di bawah kewenangan BUMD Pariwisata dengan ketersediaan lapangan tenaga kerja 400-500 orang,” papar Bakti Lubis saat kampanye di Pulau Kundur, Rabu (9/10/2024).
Dijelaskan Ketua DPD Hanura Kepri ini, hanya Telunas Resort di Kecamatan Moro yang bisa menghasilkan Rp100 miliar per tahun. Tapi kontribusi untuk daerah masih minim.
“Kita hanya dapat pajaknya 10 persen, puluhan miliar rupiah setiap tahunnya masuk ke kas daerah. Sayang ini tidak digarap dengan optimal, padahal banyak pulau-pulau yang lebih cantik dari itu (Telunas, red),” sambungnya.
Selanjutnya, Bakti Lubis ingin menjadikan Kundur sebagai Kawasan Pertanian dan Agrobisnis yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun hingga kini belum dirasakan manfaatnya.
“Baru ada dua pabrik kecil di Kundur ini. Satu sawit berkapasitas 3 ribu ton, dan satu lagi pabrik gambir,” ujarnya.
Bakti Lubis mengaku, dirinya Sudah dihubungi investor sawit asal Sumatera yang ingin menanamkan investasi membangun usaha sawit berkapasitas 10 ribu ton jika dirinya terpilih sebagai Bupati Karimun.
“Peluang ini akan kita tangkap dengan membentuk BUMD Pertanian dan Agrobisnis. Itu akan jadi pemasukan baru bagi PAD kita, puluhan miliar rupiah sebulan bisa kita wujudkan,” terangnya.
Kemudian, pembentukan BUMD sektor tambang juga menjadi salah satu prioritas paslon dengan taglin BaRa.
Ia mengaku miris, karena sejak PT Timah Tbk masuk ke Karimun, tidak ada satupun kapal pengeruk yang dimiliki oleh Pemda Karimun.
“Padahal sewa kapal itu bisa Rp5 miliar per bulan. Tidak usah lah berpuluh-puluh kapal, cukup 5 kapal saja pemda punya, sebulan sudah Rp25 miliar dan setahun sudah Rp300 miliar masuk PAD,” lanjutnya.
Hal yang sama juga terkait kepemilikan kapal tongkang sebanyak 80 unit yang membawa batu granit namun tidak satupun milik Pemda Karimun.
“Kalau ini benar-benar diurus, puluhan miliar sebulan kita dapat. Tapi sayang, ini tidak digarap pemerintah daerah kita, sebaliknya cuma mengandalkan penerimaan pajak semata,” cetusnya.
Untuk sektor kawasan industri, hal miris juga tak luput dari pantauan Bakti Lubis karena Karimun masih menjadi penonton di rumah sendiri.
“Bapak dan ibu tahu PT Saipem? Itu kontraktornya ada puluhan tapi sayangnya perusahaan itu semuanya punya orang luar Karimun yang satu rupiah pun tidak masuk ke kas daerah, sayang sekali,” sesalnya.
Lebih lanjut, berdasarkan data yang ia miliki, PT Saipem tersebut menyumbang ke kas daerah dalam bentuk pembayaran pajak mencapai 10 hingga Rp12 miliar rupiah per bulan.
“Itu baru satu perusahaan. Saat ini ada 90 perusahaan sudah teken MoU dengan pemda, namun belum ada action lantaran fasilitasnya masih zero,” katanya.
Ke depan, jika terpilih sebagai Bupati Karimun, Bakti Lubis akan fokus membenahinya. Sehingga minimal 45 dari total 90 tersebut menanamkan investasinya di Karimun.
“Kalau itu terwujud, tidak akan ada lagi anak-anak kita tidak bekerja. Melalui BUMD Industri, kita akan minta minimal separuhnya pekerjanya kita yang urus,” tutupnya. (nku)
