KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Wakil Ketua II DPRD Kab.Karimun Ady Hermawan memperkirakan APBD Karimun Tahun 2025 kembali terjun bebas.
Hal ini disebabkan masih besarnya anggaran Tunda Bayar (TB) proyek di tahun 2024 yang harus diselesaikan.
Apalagi ditambah TB tahun 2023 yang mencapai Rp120 miliar. Meski dibebankan pembayaran di tahun 2024, namun nyatanya kondisi keuangan Pemkab Karimun tahun 2024 sedang dalam keadaan tidak baik-baik.
“Tahun 2023, kita anggarkan APBD Perubahan sebesar Rp1,508 triliun, namun realisasinya hanya Rp1,348 triliun. Artinya, masih defisit Rp160 miliar. Pendapatan yang kita harapkan dapat memenuhi total APBD Rp1,508 triliun, nyatanya belum terealisasi,” ungkap Ady Hermawan, Rabu (24/10/2024).
Ia melanjutkan, konsekuensi terhadap tidak tercapainya realisasi APBD Tahun 2023 tersebut, menyebabkan adanya Tunda Bayar, dan harus dibebankan ke APBD Tahun 2024.
“APBD kita di tahun tahun 2024 harus menanggung Rp120 miliar TB di tahun 2023 sekaligus menanggung pelaksanaan Pilkada serentak. Sementara PAD kita berkurang di tahun 2024 ini,” katanya.
Ady Hermawan menyebut, penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 berjumlah Rp190 miliar dibanding tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp250 miliar.
“Kita ketahui bahwa yang menjadi primadon PAD yakni dari sektor tambang granit. Namun tahun 2024 ini kita hanya menganggarkan Rp190 miliar dan itupun sampai bulan Oktober 2024 baru terealisasi Rp160 miliar saja,” jelasnya.
Ia menambahkan, ada 4 BUMD termasuk penyertaan modal Pemerintah Daerah ke Bank Riau namun belum tercapai target.
Bank milik Pemkab Karimun ini ditargetkan bisa menghasilkan Rp3,9 miliar. Namun sampai Oktober 2024, baru tercapai Rp2,6 miliar.
Adi Hermawan khawatir, kondisi keuangan di tahun 2024 ini akan kembali menyebabkan TB dan harus dibebankan ke APBD tahun 2025.
Untuk itu, siapapun yang memimpin Kabupaten Karimun mendatang, harus bisa menggali potensi baru dalam meningkatkan PAD. (nku)
