BATAM, kabarkarimun.co.id – Ketua Umum (Ketum) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santoso mengingatkan kepada kepala sekolah untuk tidak takut kepada wartawan.
Sebaliknya watawan itu harus dihadapi, dan diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya jangan ditutup-tutupi.
“Jika ada wartawan yang datang untuk konfirmasi, harus diterima. Tetapi juga harus cros cek status kebenaran wartawannya, dan dari media mana agar jelas medianya terdata atau tidak,” ungkap Teguh Santoso saat menjadi narasumber Diskusi Publik bertema ‘Pengelolaan Dana BOS yang Transparan dan Akuntable, Sabtu (15/2/2025) di SMKN 1 Batam.
Diskusi Publik yang ditaja JMSI Kepri ini dihadiri kepala sekolah dan bendahara sekolah mulai jenjang SD, SMP dan SMK/SMA serta melibatkan unsur masyarakat.
Dengan menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya, Kejati Kepri, Inspektorat Kepri, Kepolisian, dan BPMP Kepri mewakili Kemendikdasmen.
Adapun tujuan diadakan acara ini guna memberikan edukasi kepada sekolah akan penggunaan dana BOS yang transparansi serta akuntable.
Disampaikan Ketum JMSI, bila telah diketahui bahwa wartawan yang datang ke sekolah itu benar-benar dari media yang berbadan hukum sebaiknya sekolah terbuka dengan informasi.
“Apalagi dalam penggunaan anggaran seperti dana BOS. Jika telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, tidak perlu takut menyampaikan informasi,” tuturnya.
Disisi lain Teguh, bahwa keberadaan JMSI ini merupakan sebuah organisasi para pemilik media online yang telah terverifikasi.
Tentunya setiap berita yang ditulis wartawan di media onlinenya dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya.
Karena berita tersebut merupakan produk jurnalis yang diterbitkan di media berbadan hukum dan terverifikasi.
Lain halnya dengan media yang tak berbadan hukum, meski itu sebuah berita namun tidak bisa dikatakan produk jurnalis.
Maka dari itu pada kesempatan ini kata Teguh, sekolah disarankan untuk menjalin koordinasi dengan media tergabung di JMSI ini.
Hal ini guna meluruskan pemberikan miring yang kerap menyudutkan kepala sekolah, terutama menyangkut pengunaan dana BOS.
“Kan sudah ada kerjasama sekolah dengan JMSI Kepri, minimal ada hak jawab berita yang tidak benar guna mengklarifikasi kebenarannya,” ucap Teguh lagi. (*/ifa)
