KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Ketua Komisi 1 DPRD Karimun Adi Hermawan minta Pemkab Karimun mendesak pusat segera mentransfer dana tunda salur.
Tujuannya agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat dibayarkan tepat waktu.
Adi menyebut, alokasi dana tunda salur telah dianggarkan sekitar Rp80 miliar pada tahun 2023. Namun hingga kini, baru diselesaikan Rp40 miliar.
“Hasil rapat banggar, kita masih memiliki dana tunda salur sebesar Rp40 miliar yang belum diselesaikan pusat. Ini yang harus dikejar. Setidaknya jika masuk Rp40 miliar ini, bisa kita selesaikan untuk TPP,” papar Adi Hermawa, Selasa (13/08/2024).
Selain dana tunda salur, kata Adi, Dewan meminta Bupati kembali membahas Dana Bagi Hasil (DBH) bersama Gubernur Kepri. Dimana saat ini Pemprov Kepri hanya mengalokasikan dana tersebut untuk 3 triwulan saja.
“Kebutuhan kita kan 4 triwulan, yang dianggarkan cuma 3 triwulan. Ini jelas tidak cukup untuk menutup kebutuhan kita, padahal target setoran pajak Kab.Karimum ini mengalami peningkatan,” katanya.
Selain itu, demi kelancaran pembayaran TPP, Adi juga meminta Pemkab Karimun mengajukan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) di kementrian.
Disisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun kondisinya baik-baik saja, hanya saja tergerus untuk KPU, Bawaslu serta pengamanan dalam kegiatan Pemilu serentak tahun 2024. Termasuk Tunda Bayar (TB) yang sampai saat ini masih ada yang menunggu untuk dibayarkan.
“Kalau kita memikirkan untuk penambahan PAD, waktunya sudah tidak cukup. Segeralah kejar yang tunda salur tersebut,” sambungnya.
Selanjutnya, Adi juga berharap pemerintah daerah mengkaji kembali besaran TPP yang diberikan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Besaran TPP ini perlu dikaji lagi demi kelancaran pembayaran. Lakukan perhitungan ulang, jika kemampuan daerah terbatas maka dengan terpaksa lakukan pengutangan besarannya,” lanjutnya.
Saat ini, APBD Kab.Karimun tahun 2024 dianggarkan berjumlah Rp1,650 triliun, sementara menurut laporan Bupati Karimun Aunur Rafiq, masih ada kekurangan sebesar Rp166 miliar karena harus mengacu pada realisasi tahun 2023.
“Tahun ini ada kegiatan yang harus dimasukkan lagi dengan anggaran total sebesar hampir Rp200 miliar. Inilah termasuk anggaran TPP, BBM angkutan sampah, BBM speedboat, serta TB yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, ini jadi berbenturan anggarannya sehingga menyebabkan beberapa item tertunda pembayarannya,” tutupnya. (nku)
