BATAM, kabarkarimun.co.id – Anggota DPRD Provinsi Kepi, Sirajudin Nur mendesak pemerintah daerah untuk menggandeng swasta dalam penyelenggaraan kepustakaan daerah.
Baik untuk pengembangan kualitas maupun untuk menambah jumlah perpustakaan di Kabupaten/Kota.
“Anggara terbatas, APBD Kepri tidak memprioritaskan pengembangan kualitas dan kuantitas perpustkaan daerah,” ujar Sirajudin, Sabtu (30/9/2023).
Oleh karenanya, lanjut Sirajudin Nur, pihak Swasta dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan Perpustakaan di Kepri melalui program dana CSRnya. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian swasta untuk meningkatkan literasi di Kepri.
“Kita tidak bisa harapkan pemda akan memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan perpustakaan yang berkualitas termasuk membangun perpustakaan di pulau pulau yang ada di Kepri. Jadi solusinya kita bisa mengajak pihak swasta untuk ikut berkontribusi membantu masyarakat kita agar pintar, cerdas dan berilmu pengetahuan melalui penyediaan fasilitas perpustakaan di daerah,” papar anggota DPRD Provinsi Kepri dua periode ini.
Selain anggaran terbatas, kata Sirajudin Nur, tenaga Pustakawan juga terbatas karena minimnya anggaran untuk membiayai kegiatan diklat-diklat Kepustakaan.
Hal tersebut tentu mempengaruhi tingkat literasi yang cukup rendah di Kepri, khususnya masyarakat di hinterland. Mengingat tidak tersedia fasilitas perpustakaan.
“Rendahnya kualitas dan kuantitas perpustakaan milik daerah dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan bahan bacaan. Kemudian fasilitas penunjang yang tidak tersedia, ruang baca yang terbatas,” beber Sirajudin Nur.
Paling mengkhawatirkan, perpustakaan yang ada belum mengadopsi teknologi digital. Dan keterbatasan jumlah perpustakaan di kabupaten/kota/desa desa yang di Kepulauan Riau. (njo)
