BATAM, kabarkarimun.co.id – Dalam rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kepri bersama Banretlitbang Pemprov Kepri, Sirajudin Nur menyoroti capaian kinerja Nilai Tukar Nelayan di Kepri tahun 2022 dan 2023.

Nilai Tukar Nelayan adalah alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan.

Adapun besaran Nilai Tukar Nelayan Kepri Tahun 2022 diketahui sebesar 112,58. Dengan topografi wilayah kepulauan, dan potensi kelautan yang melimpah, angka ini menjelaskan masih rendahnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Kepri.

Sirajudin Nur memaparkan beberapa isu strategis bidang perikanan yang ada di Kepri. Di antaranya minimnya infrastruktur bidang kelautan dan perikanan yang mendukung berkembangnya industri perikanan.

Kemudian terbatasnya anggaran bidang kelautan dan perikanan (masih di bawah Rp100 miliar) yang bersumber dari APBD dan APBN. Selanjutnya sektor budidaya perikanan yang belum berkembang dan merata.

Minimnya bantuan peralatan perikanan bagi nelayan dan pembudidaya, akses pasar perikanan, rendahnya pemanfaatan tekhnologi serta fasilitas balai latihan keterampilan khusus nelayan belum tersedia.

“Rendahnya nilai tukar nelayan di Kepri lebih disebabkan pemerintah daerah belum secara sungguh sungguh menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan prioritas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah dan masyarakat,” tegas Sirajudin Nur.

Hal ini juga diantara sebab masih tingginya angka kesenjangan pendapatan antara masyarakat kota dan pesisir.

“Persoalan kita di bidang kelautan dan perikanan di Kepri adalah Pemda belum secara maksimal memanfaatkan kekayaan laut dan bawah laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi strategis bagi daerah dan masyarakat. Kita butuh perencanaan yang lebih rigid dan komperehensif. Program pemerintah daerah selama ini belum secara signifikan membawa dampak bagi kesejahteraan Nelayan,” sebutnya.

“Pemda di Kepri penting untuk menyusun action plan (rencana aksi) pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan agar Kepri memiliki peta jalan yang jelas dan terarah dalam memanfaatkan dan mengelola potensi kelautan dan perikanan secara maksimal. Laut kita kaya potensinya, tapi perencanaan dan komitmen kita yang lemah,” tutupnya (njo)

BATAM, kabarkarimun.co.id – Dalam rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kepri bersama Banretlitbang Pemprov Kepri, Sirajudin Nur menyoroti capaian kinerja Nilai Tukar Nelayan di Kepri tahun 2022 dan 2023.

Nilai Tukar Nelayan adalah alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan.

Adapun besaran Nilai Tukar Nelayan Kepri Tahun 2022 diketahui sebesar 112,58. Dengan topografi wilayah kepulauan, dan potensi kelautan yang melimpah, angka ini menjelaskan masih rendahnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Kepri.

Sirajudin Nur memaparkan beberapa isu strategis bidang perikanan yang ada di Kepri. Di antaranya minimnya infrastruktur bidang kelautan dan perikanan yang mendukung berkembangnya industri perikanan.

Kemudian terbatasnya anggaran bidang kelautan dan perikanan (masih di bawah Rp100 miliar) yang bersumber dari APBD dan APBN. Selanjutnya sektor budidaya perikanan yang belum berkembang dan merata.

Minimnya bantuan peralatan perikanan bagi nelayan dan pembudidaya, akses pasar perikanan, rendahnya pemanfaatan tekhnologi serta fasilitas balai latihan keterampilan khusus nelayan belum tersedia.

“Rendahnya nilai tukar nelayan di Kepri lebih disebabkan pemerintah daerah belum secara sungguh sungguh menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan prioritas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah dan masyarakat,” tegas Sirajudin Nur.

Hal ini juga diantara sebab masih tingginya angka kesenjangan pendapatan antara masyarakat kota dan pesisir.

“Persoalan kita di bidang kelautan dan perikanan di Kepri adalah Pemda belum secara maksimal memanfaatkan kekayaan laut dan bawah laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi strategis bagi daerah dan masyarakat. Kita butuh perencanaan yang lebih rigid dan komperehensif. Program pemerintah daerah selama ini belum secara signifikan membawa dampak bagi kesejahteraan Nelayan,” sebutnya.

“Pemda di Kepri penting untuk menyusun action plan (rencana aksi) pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan agar Kepri memiliki peta jalan yang jelas dan terarah dalam memanfaatkan dan mengelola potensi kelautan dan perikanan secara maksimal. Laut kita kaya potensinya, tapi perencanaan dan komitmen kita yang lemah,” tutupnya (njo)