BATAM, kabarkarimun.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur menilai telah terjadi ketimpangan ekonomi saat ini.
Hal ini merujuk pada kesenjangan yang signifikan antara kelompok pendapatan tinggi, dan rendah dalam sebuah masyarakat atau negara.
Di antara penyebab ketimpangan ekonomi sangat beragam. Meliputi perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi.
“Dampak ketimpangan ekonomi yang terjadi harus menjadi perhatian penting pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Karena faktanya, program program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah daerah selama ini belum berorientasi pada aspek pemerataan,” ujar Sirajudin Nur, Rabu (25/10/2023).
Dikatakan Sirajudin, tingginya angka kesenjangan atau ketimpangan ekonomi berdampak luas. Memiliki konsekuensi pada Ketidakstabilan sosial, ketidakadilan ekonomi, penurunan pertumbuhan
ekonomi dan gejolak sosial.
Sama halnya di Kota Batam. Berdasarkan data BPS tahun 2023, rasio indeks Gini atau indeks ketimpangan yang terjadi di Batam mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir.
“Pada 2021, Indeks Gini Kota Batam sebesar 0.334 meningkat menjadi 0.336 pada tahun 2022. Sejak 2018, rasio indeks gini terus meningkat dari tahun ke tahun,” beber Sirajudin
Sirajudin Nur menyebut problem mendasar dari kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat yakni arah kebijakan pembangunan yang terlalu eksklusif melalui penguasaan sumber sumber daya produktif, kesempatan dan kebijakan oleh sekelompok orang, dan golongan.
“Selain itu kurangnya akses warga miskin atau marjinal dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, tidak dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan pembangunan, termasuk program pengembangan SDM masyarakat yang tidak menyasar kelompok kelompok rentan,” katanya.
Karena itu, Sirajudin Nur mendesak agar Pemda mengevaluasi ulang arah kebijakan pembangunan agar lebih pro kepada keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
“Salah satu sektor yang penting untuk diprioritaskan adalah pendidikan. Tingkatkan akses terhadap pendidikan. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan akses yang merata ke pendidikan harus menjadi prioritas,” katanya.
Program beasiswa, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan harus disediakan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang adil dalam mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi. (njo)
