KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karimun resmi menjalani tahap soft launching pada Jumat (29/5/2026).
Peresmian awal ini dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Bupati Karimun Ing.H.Iskandarsyah, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole, Ketua DPRD Raja Rafiza, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, camat, lurah, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat.
Kehadiran MPP menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Karimun akan layanan pemerintah yang cepat, transparan, terintegrasi, dan tidak berbelit.
Dalam sambutannya, Bupati Ing.H.Iskandarsyha menegaskan bahwa MPP bukan sekadar gedung baru, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat birokrasi dan menggerakkan ekonomi daerah.
“Gedung MPP ini menjadi simbol penggerak ekonomi Kabupaten Karimun,” kata Bupati di hadapan ratusan tamu undangan.
Dikatakan Bupati, kehadiran gedung MPP Karimun dengan konsep satu atap, di mana berbagai instansi dapat melayani masyarakat dalam satu lokasi.
Konsep ini mengikuti standar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB yang mendorong pemerintah daerah memangkas rantai birokrasi.
“Kita mampu memberikan pelayanan terbaik disatu tempat saja. Artinya, masyarakat tidak perlu jauh-jauh, cukup siap di satu tempat ini,” beber Bupati.
Untuk tahap awal, MPP Kabupaten Karimun menghadirkan 31 jenis layanan. Rinciannya, 17 layanan OPD Pemerintah Kabupaten Karimun, 10 layanan instansi vertikal, dan dua layanan dari Perumda, dua dari perbankan.
“Usai soft launching, masyarakat sudah bisa datang untuk mengurus layanan dasar secara gratis,” tutur Bupati.
Sementara Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi Kabupaten Karimun yang menghadirkan MPP pertama di Provinsi Kepri.
Oleh karenanya, Ansar berharap kehadiran MPP mampu meningkatkan iklim investasi di Bumi Berazam.
“Setelah soft launching ini, kita berharap dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses segala macam keperluan. Tentu dengan adanya MPP ini pun mampu meningkatkan iklim investasi melalui percepatan reformasi birokrasi di Karimun,” sebutnya.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, tidak terlepas dari kontribusi Kabupaten Karimun. Dan kehadiran MPP sangat diharapkan lebih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bumi Berazam.
“Jadikan Mal Pelayanan Publik sebagai faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun,” tegas Ansar.
Disisi lain, Ansar mengingatkan agar keberadaan gedung MPP yang telah menghabiskan anggaran cukup besar, harus dimaksimalkan manfaatnya.
“Dengan kucuran anggaran yang tidak sedikit untuk membangun MPP, saya harapkan manfaatnya lebih maksimal,” tegas Ansar.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Budi Setiawan menyebutkan, kehadiran MPP untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan terintegrasi, dan akuntabel kepada masyarakat.
Adapun tujuan pendirian MPP sebagaimana instruksi pusat yakni bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kemudahan kecepatan keterjangkauan keamanan, dan kenyamanan pelayanan.
Selanjutnya, meningkatkan efektivitas dan efesien penyelenggaraan pelayanan, mendukung kemudahan berusaha, dan peningkatan investasi daerah.
“Jadi dengan hadirnya MPP, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi untuk memperoleh pelayanan,” imbuhnya. (ifa)
