KARIMUN, kabarkarimun.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun terus mempercepat upaya mewujudkan kemandirian kelembagaan secara penuh. Proses tersebut ditargetkan dapat terealisasi paling cepat dalam tahun 2026.
Bahkan BP Kawasan Karimun bersama Pemerintah Kabupaten Karimun telah dua kali mengikuti sidang bersama Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna membahas percepatan pembentukan kelembagaan BP Kawasan Karimun.
“Insha Allah, di tahun 2026 ini, sudah clear atau terealisasi seperti yang dijanjikan Deputi IV Kemenko Perekonomian pada pertemuan lalu. Yang pasti kita terus gesa,” ujar Agusnawarman didampingi Wakil Kepala Iwan Kurniawan, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, status kelembagaan penuh menjadi langkah strategis bagi BP Kawasan Karimun untuk memperkuat tata kelola kawasan serta meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Karimun.
Setelah status kelembagaan tersebut diperoleh, BP Kawasan Karimun dapat mengusulkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) ke Kementerian Keuangan.
Kehadiran BLU nantinya akan memberikan legalitas dan fleksibilitas yang lebih luas dalam pengelolaan potensi kawasan.
“Pastinya, kehadiran BP Kawasan Karimun bisa mendongkrak gairah investasi di Bumi Berazam yang berimplementasi pada peningkatan perekonomian daerah,” tegasnya.
Agusnawarman menambahkan, dibandingkan dengan Badan Pengusahaan di Bintan dan Tanjungpinang, Karimun dinilai memiliki peluang paling cepat untuk mewujudkan kelembagaan secara penuh.
Percepatan tersebut tidak terlepas dari terbitnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/1080/M.KT.01/2025 tertanggal 15 Agustus 2025 terkait penataan struktur organisasi kelembagaan.
Berdasarkan persetujuan tersebut, pembagian jabatan non-eselon telah dirancang secara proporsional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.
Dalam rancangan struktur organisasi tersebut, Direktur I akan membawahi tiga bidang, Direktur II membawahi tiga bidang, sedangkan Direktur III membawahi empat bidang.
“Penataan SOTK saat ini merupakan prasyarat mutlak untuk mengejar target kelembagaan yang lebih besar melalui sidang Menko Perekonomian bersama Bupati Karimun,” kata Agusnawarman.
Mewujudkan kemandirian BP Kawasan Karimun, Agusnawarman mengajak seluruh pihak bersama-sama mendukung kemajuan BP Kawasan Karimun dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dukungan positif dari seluruh pihak
sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan kondusif. Dengan menjaga suasana yang baik, membangun sinergi, serta menghindari penyebaran informasi negatif, mari bersama membangun citra positif Karimun demi terciptanya lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” tutup Agus. (ifa)
