KARIMUN, kabararimun.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun mencatatkan pencapaian gemilang dalam pengendalian kestabilan ekonomi daerah.
Berdasarkan data per Agustus 2026, tingkat inflasi year-on-year (y-o-y) Kabupaten Karimun tercatat sangat rendah di angka 2,08%.
Hal ini dipaparkan Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole saat Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karimun Triwulan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Cempaka Putih, Rabu (23/9/2026).
Ditegaskan Rocky, pencapaian tersebut tidak hanya menempatkan Karimun dengan aman di dalam rentang sasaran target inflasi nasional (1,5% s.d. 3,5%), tetapi juga menjadikannya sebagai salah satu dari 10 Kabupaten/Kota dengan inflasi terendah di Indonesia.
“Meski mencatatkan tren yang sangat positif, tapi tidak boleh membuat jajaran Pemerintah Daerah dan instansi terkait bersikap lengah,” ingat Rocky.
Disisi lain, Wakil Bupati menyoroti kerentanan struktural yang harus terus diwaspadai, mengingat karakteristik geografis Kabupaten Karimun.
Sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah, faktor cuaca, dan distribusi antar pulau sangat memengaruhi harga.
“Sedikit saja distribusi pasokan pangan terganggu, harga komoditas pangan seperti cabai, beras, minyak goreng, gula pasir bahkan hingga harga ikan akan langsung bergejolak di pasar,” jelasnya.
Memasuki periode akhir tahun (Kuartal IV), tren tekanan inflasi diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang didorong oleh tingginya permintaan masyarakat, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta potensi cuaca ekstrem yang kerap memicu gangguan logistik laut.
Sebagai langkah antisipatif, Wakil Bupati menginstruksikan seluruh anggota TPID Kabupaten Karimun untuk memperkokoh kolaborasi lintas sektoral dalam mengeksekusi 9 Langkah Konkret Pengendalian Inflasi.
Pendekatan ini harus berlandaskan pada kerangka strategi 4K yang terukur, yaitu:
1. (K)eterjangkauan Harga
2. (K)etersediaan Pasokan
3. (K)elancaran Distribusi
4. (K)omunikasi yang Efektif.
“Setiap langkah perlu dilaksanakan secara konsisten dan terukur, dengan mengoptimalkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah serta stakeholder terkait, sehingga berbagai potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat dan tepat,” instruksi Wakil Bupati.
Sebagai penutup, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap sinergi yang solid dari seluruh instansi dan penguatan edukasi belanja bijak di tengah masyarakat dapat terus menjaga daya beli publik.
Melalui Rakor TPID Triwulan III ini, Pemkab Karimun menargetkan lahirnya solusi-solusi taktis agar stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun tetap terjaga hingga penghujung tahun 2026. (*/ifa)
